Hak Setiap Manusia untuk Memperoleh Pendidikan

Judul              : Hak Setiap Manusia untuk Memperoleh Pendidikan

Nama dosen : Faiq Tobroni, M.H.

Mata Kuliah  : Hukum dan Ham

Prodi               : Ilmu Hukum

Fakultas         : Syariah dan Hukum

Tahun            : 2016

Hak Setiap Manusia Untuk Memperoleh Pendidikan

            Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

            Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat proklamasi kemerdekan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

            Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Right). Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggungjawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut. Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia dan lingkungannya.

            Hak Anak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dapat kita lihat menggunakan instrument hukum yang ada baik secara international maupun nasional. Daftar instrument hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam hak anak atas pendidikan meliputi Instrumen international yang berisi Konvensi Hak –Hak Anak khususnya pasal-pasal 28, 29, dan 31, Konvenan International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya khususnya pasal 13 dan Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan  (UNESCO Convention against Discrimination in Education). Sementara untuk Instrumen nasional berisi Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

            Dengan menggunakan instrument pemantauan hak atas pendidikan pada anak, maka kita dapat memperoleh gambaran mengenai desain sistem serta strategi pendidikan yang ada di Indonesia, dan dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk menyiapkan kepentingan advokasi baik tingkat nasional maupun international.

            Dalam Laporan Tinjauan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak di Indonesia tahun 1997-2009 tentang pendidikan dalam hal kekerasan di sekolah, Komite Hak Anak memberikan rekomendasi ke pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan dalam mengurangi kekerasan di sekolah sekolah. Ornop Koalisi melihat bahwa pemerintah telah mengatur perlindungan anak dari kekerasan di sekolah melalui UU No. 23/2002 tentang PA pasal 54 yang berbunyi ”Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.[1]

  1. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.[2] Pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Pasal 12 dan pasal 60 diatas sama-sama diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia tetapi diatur dalam bagian yang berbeda yaitu pasal 12 dalam Bagian ketiga tentang Hak Mengembangkan Diri dan pasal 60 dalam Bagian kesepuluh tentang Hak Anak. Tetapi pada dasarnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tinginya bagi dirinya sendiri baik itu seorang dewasa ataupun masih seorang anak.
  2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.[3] Bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar yaitu pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.
  3. Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.[4] Bahwa pendidikan harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia serta adanya keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat. Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.[5] Bahwa setiap warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh pendidikan yang baik. Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.[6] Bahwa setiap anak dengan usia 7 s/d 15 tahun wajib mendapatkan pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama. Pasal 6 ayat (2): “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.[7] Bahwa setiap warga negara baik yang berada di dalam pemerintahan, orang tua dan masyarakat umum wajib terlibat dalam usaha pengadaan pendidikan (berikutnya akan dibahas lebih lanjut ). Pasal 7 ayat (2): “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.”[8]

Peraturan Internasional Yang Menjamin Hak Setiap Manusia Untuk Memperoleh Pendidikan

            Dari pasal-pasal di atas dapat dibuktikan bila dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia telah mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab pemerintah baik di tingkat pusat dan tingkat daerah, tetapi di dalam peraturan Internasional juga dapat kita temukan pasal-pasal yang mengharuskan terselenggaranya sebuah pendidikan secara cuma-cuma, antara lain:

  1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

            Pasal 26 ayat (1): “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaktidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan”. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

            Bahwa dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 ini juga merasa perlu mencantumkan ide pendidikan gratis bagi peserta pendidikan di tingkat rendah dan tingkat dasar, dalam peraturan negara Indonesia yang merupakan usia wajib belajar adalah pendidikan di tingkat dasar tertapi dalam DUHAM tersebut di atas yang dijadikan acuan wajib belajar adalah pendidikan tingkat rendah.

  1. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

            Pasal 13 ayat (1): “Negara-negara peserta kovenen ini mengakui hak setiap orang alas pendidikan.” Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya serta memperkuat penghormatan hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnmya setuju bahwa pendidikan hams memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi serta persahabatan antar bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

            Bahwa dalam kovenan yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai diberlakukan 3 Januari 1976 ini telah diakui adanya hak-hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan adanya partisipasi dari masyarakat.

  1. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

            Pasal 13 ayat (2) huruf a: “Negara-negara peserta kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak itu secara penuh : a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”.

            Bahwa dalam kovenan ini telah dicantumkan upaya pendidikan gratis di tingkat pendidikan dasar. Peraturan internasional yang mengatur tentang pendidikan ini memang ada setelah Indonesia membuat Undang Undang Dasar 1945 jadi sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tentang Universal Declaratioan of Human Right atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia sebenarnya negara Indonesia telah mempunyai pemikiran sendiri bahwa setiap warga negaranya berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

Pada dasarnya semua manusia berhak mendapat perlindungan hak asasi manusia, dimana setiap orang harus bebas dari penindasan dalam bentuk apapun dimuka bumi ini, tidak perduli dari negara mana dia berasal, suku, bahasa yang di gunakan, warna kulit, pekerjaannya, status sosial, kedudukan politiknya ataupun harta kekayaannya sekalipun.

            Selain itu, seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana tidak bisa diadili secara sewenang – wenang dan berhak mendapatkan bantuan hukum ketika proses peradilan. Setiap orang berhak hidup dalam keamanan. Karena itulah tujuan dibuatnya deklarasi universal hak asasi manusia, pembuatan deklarasi ini di tujukan untuk menghapuskan segala kejahatan tentang ham yang masih saja terjadi di dunia ini.

            Meskipun deklarasi ini sudah dijadikan dasar untuk membentuk undang-undang tentang ham, tapi masih saja ada kasus pelanggaran ham terjadi di Indonesia, contohnya pada tragedi kerusuhan di Mesuji yang berbuntut panjang, sebanyak 150 anak di register 45 yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak[9], dari kasus tersebut bisa dinilai bahwa pemerintah telah melanggar pasal 26 DUHAM tentang hak hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak.

Dari contoh kasus tersebut DUHAM pasal 26 mendapat beberapa kritikan dari John Holt, “tidak ada hak asasi manusia, kecuali hak untuk hidup itu sendiri. Kebebasan seseorang untuk belajar adalah bagian dari kebebasan berpikir, bahkan lebih mendasar daripada kebebasan berbicara. Jika hak seseorang untuk mengetahui sesuatu tercabut, sama halnya dengan menghilangkan hak untuk kebebasan berfikir, pada dasarnya, anda harus berpikir bukan tentang apa yang menarik minat anda dan keprihatinan anda, tapi tentang apa kepentingan dan keprihatinan kami.” [10]

Daftar Pustaka :

[1] http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/, diakses pada Senin, 15 Oktober 2018, pukul 20.00 WIB.

[2] Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165, TLN No.3886.

[3] Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301.

[4] Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1).

[5] Ibid., Pasal 5 ayat (1).

[6] Ibid., Pasal 6 ayat (1).

[7] Ibid., Pasal 6 ayat (2).

[8] Ibid., Pasal 7 yat (2).

[9] http://lampungpost.com/bandarlampung/21030-tragedi-mesuji–telantarkan-pendidikan-pelanggaran-ham.html,  diakses pada Selasa, 16 Oktober 2018, pukul 18.14 WIB.

[10]  http://www.fluther.com/118708/is-the-universal-declaration-of-human-rights-contradictory/,  diakses pada Selasa, 16 Oktober 2018, pukul 18.16 WIB.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s